Artikel
14 February 2022
90 Persen Bahan Baku Manufaktur RI Impor, 30 Persen dari China
Bank Indonesia (BI) mencatat industri manufaktur Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan bahan mentah atau baku impor.
Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Solikin Juhro mengungkapkan 90 persen dari bahan mentah industri manufaktur RI berasal dari impor beberapa negara, terbesar dari China yang setara 30 persen dari total impor bahan baku.
Ia memaparkan ketergantungan tersebut membuat industri manufaktur Indonesia menjadi sangat rentan dan tak berkesinambungan (sustainable).
"Ini menjadi risiko karena terpusatnya sumber impor ke beberapa negara mitra, nomor satu China yang memegang sekitar 30 persen (impor)," katanya pada agenda G20 bertajuk Shifting Toward Higher Value-Added Industries, Senin (14/2).
Ia menjelaskan kerentanan yang dimaksud bisa berasal dari disrupsi rantai pasokan global yang diakibatkan oleh pandemi covid-19. Misalnya, kekurangan kontainer dan mahalnya biaya kirim saat ini. "Ini membuat kekhawatiran soal keberlanjutan aktivitas manufaktur kita," imbuhnya.
Selain soal ketergantungan impor, ia menjabarkan masalah di sektor manufaktur juga berasal dari ekspor RI yang masih bergantung pada produk berteknologi rendah atau yang minim nilai tambah.
Selain itu, rantai pasok dalam negeri juga belum optimal yang membuat harga pengiriman menjadi mahal.
"Melihat tantangan tersebut, memperkuat struktur sektor harus menjadi prioritas lewat penguatan hubungan antar daerah," jelas dia.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220214175143-92-759089/90-persen-bahan-baku-manufaktur-ri-impor-30-persen-dari-china
SelanjutnyaKepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Solikin Juhro mengungkapkan 90 persen dari bahan mentah industri manufaktur RI berasal dari impor beberapa negara, terbesar dari China yang setara 30 persen dari total impor bahan baku.
Ia memaparkan ketergantungan tersebut membuat industri manufaktur Indonesia menjadi sangat rentan dan tak berkesinambungan (sustainable).
"Ini menjadi risiko karena terpusatnya sumber impor ke beberapa negara mitra, nomor satu China yang memegang sekitar 30 persen (impor)," katanya pada agenda G20 bertajuk Shifting Toward Higher Value-Added Industries, Senin (14/2).
Ia menjelaskan kerentanan yang dimaksud bisa berasal dari disrupsi rantai pasokan global yang diakibatkan oleh pandemi covid-19. Misalnya, kekurangan kontainer dan mahalnya biaya kirim saat ini. "Ini membuat kekhawatiran soal keberlanjutan aktivitas manufaktur kita," imbuhnya.
Selain soal ketergantungan impor, ia menjabarkan masalah di sektor manufaktur juga berasal dari ekspor RI yang masih bergantung pada produk berteknologi rendah atau yang minim nilai tambah.
Selain itu, rantai pasok dalam negeri juga belum optimal yang membuat harga pengiriman menjadi mahal.
"Melihat tantangan tersebut, memperkuat struktur sektor harus menjadi prioritas lewat penguatan hubungan antar daerah," jelas dia.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220214175143-92-759089/90-persen-bahan-baku-manufaktur-ri-impor-30-persen-dari-china
14 February 2022
DPR Khawatir Ibu Kota Baru Akan Buat RI Banjir Baja Impor
DPR khawatir pembangunan proyek ibu kota baru nantinya bisa membuat Indonesia banjir impor baja. Kekhawatiran disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi saat rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Senin (14/2).
Bambang mengatakan kekhawatiran itu ia dasarkan pada besarnya potensi kebutuhan baja untuk proyek tersebut. "Kita semua tahu bahwa Indonesia dalam waktu dekat ada keinginan untuk membuat Ibu Kota baru. Itu kebutuhan bajanya luar biasa. Jadi kami patut duga, maraknya impor baja salah satunya untuk konsumsi di ibu kota negara baru," ujar Bambang.
Selain kebutuhan, kekhawatiran juga ia dasarkan pada kecenderungan impor baja selama ini. Ia mengatakan saat ini Indonesia memang memiliki pabrik baja, salah satunya Krakatau Steel.
Meskipun demikian, baja impor masih membanjiri Indonesia. Data BPS saja misalnya menunjukkan impor baja Indonesia tembus 4,8 juta ton pada 2021 kemarin, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3,9 juta ton.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal beberapa waktu lalu mengatakan banjir impor baja kebanyakan dari China. Karena banjir impor itu produsen baja lokal gulung tikar banyak yang gulung tikar dan karena itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sedikitnya 100 ribu pekerja.
"Memang ini ada kesengajaan biar impor semakin deras, apalagi kita tahu beberapa bulan terakhir kan Pak Dirjen, kita sering diskusi, beberapa bulan terakhir begitu maraknya impor," kata Bambang.
Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Total kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pemindahan dan pembangunan ibu kota baru mencapai lebih dari Rp400 triliun.
Konstruksi ibu kota baru rencananya dimulai pada akhir tahun ini.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220214133432-92-758934/dpr-khawatir-ibu-kota-baru-akan-buat-ri-banjir-baja-impor
SelanjutnyaBambang mengatakan kekhawatiran itu ia dasarkan pada besarnya potensi kebutuhan baja untuk proyek tersebut. "Kita semua tahu bahwa Indonesia dalam waktu dekat ada keinginan untuk membuat Ibu Kota baru. Itu kebutuhan bajanya luar biasa. Jadi kami patut duga, maraknya impor baja salah satunya untuk konsumsi di ibu kota negara baru," ujar Bambang.
Selain kebutuhan, kekhawatiran juga ia dasarkan pada kecenderungan impor baja selama ini. Ia mengatakan saat ini Indonesia memang memiliki pabrik baja, salah satunya Krakatau Steel.
Meskipun demikian, baja impor masih membanjiri Indonesia. Data BPS saja misalnya menunjukkan impor baja Indonesia tembus 4,8 juta ton pada 2021 kemarin, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3,9 juta ton.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal beberapa waktu lalu mengatakan banjir impor baja kebanyakan dari China. Karena banjir impor itu produsen baja lokal gulung tikar banyak yang gulung tikar dan karena itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sedikitnya 100 ribu pekerja.
"Memang ini ada kesengajaan biar impor semakin deras, apalagi kita tahu beberapa bulan terakhir kan Pak Dirjen, kita sering diskusi, beberapa bulan terakhir begitu maraknya impor," kata Bambang.
Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Total kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pemindahan dan pembangunan ibu kota baru mencapai lebih dari Rp400 triliun.
Konstruksi ibu kota baru rencananya dimulai pada akhir tahun ini.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220214133432-92-758934/dpr-khawatir-ibu-kota-baru-akan-buat-ri-banjir-baja-impor
07 February 2022
Menko Airlangga Optimistis Ekonomi Kuartal I 2022 Tumbuh 5 Persen
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi positif bakal berlanjut di tahun 2022. Dia bahkan memproyeksi, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2022 tembus di atas 5 persen year on year (yoy). Pertumbuhan bisa lebih terakselerasi di kuartal II 2022 mengingat ada momentum puasa Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri.
"Tentu kami berharap di kuartal I 2022 bisa kami dorong di atas 5 persen, dan akan mempengaruhi (pertumbuhan ekonomi) di kuartal II 2022 karena ada momentum puasa dan Lebaran," kata Airlangga dalam konferensi pers PPKM, Senin (7/2/2022).
Airlangga menuturkan, pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2022 itu melanjutkan akselerasi di kuartal IV 2021 yang baru saja diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada kuartal IV 2021, ekonomi RI tumbuh 5,02 persen (yoy). Hal ini membuat pertumbuhan sepanjang 2021 mencapai 3,69 persen (yoy).
"Beberapa hasil survei di masyarakat yang ada, terlihat optimisme. Diprediksi ekonomi Indonesia (tumbuh) di level 4,7-5,6 persen. Baru saja BPS mengumumkan pertumbuhan di tahun 2021 3,69 (yoy). Tentu kami melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal I tahun lalu masih minus 0,7 persen," ucap Airlangga.
Di sisi lain, penanganan pandemi masih menjadi fokus utama pada tahun ini. Pihaknya sudah menyiapkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 455,62 triliun yang terdiri dari 3 klaster. Anggaran untuk penanganan kesehatan Rp 122,5 triliun, program perlindungan masyarakat sebesar Rp 154,8 triliun, dan penguatan PEN Rp 178,3 triliun. "Di mana untuk penanganan pasien Rp 32,96 triliun, walaupun akibat Delta kemarin masih ada yang di-carry over, besarnya Rp 23,6 triliun," tandas Airlangga.
Sebagai informasi, BPS melaporkan, ekonomi RI tumbuh 5,02 persen (yoy) di kuartal IV 2021 dan 1,06 persen (q to q). Komponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh 3,55 persen (yoy) masih mendominasi struktur PDB dengan share mencapai 52,91 persen.
Secara spasial, pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di Jawa dengan share 57,89 persen. Pertumbuhan ekonomi di Jawa sendiri mencapai 3,66 persen pada tahun 2021. Kemudian, diikuti pertumbuhan Sumatera sebesar 21,70 persen, Kalimantan 8,25 persen, Sulawesi 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,78 persen, serta Maluku dan Papua 2,49 persen.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menko Airlangga Optimistis Ekonomi Kuartal I 2022 Tumbuh 5 Persen", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2022/02/07/160000226/menko-airlangga-optimistis-ekonomi-kuartal-i-2022-tumbuh-5-persen?page=all#page3
Penulis : Fika Nurul Uly
Editor : Aprillia Ika
Selanjutnya"Tentu kami berharap di kuartal I 2022 bisa kami dorong di atas 5 persen, dan akan mempengaruhi (pertumbuhan ekonomi) di kuartal II 2022 karena ada momentum puasa dan Lebaran," kata Airlangga dalam konferensi pers PPKM, Senin (7/2/2022).
Airlangga menuturkan, pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2022 itu melanjutkan akselerasi di kuartal IV 2021 yang baru saja diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada kuartal IV 2021, ekonomi RI tumbuh 5,02 persen (yoy). Hal ini membuat pertumbuhan sepanjang 2021 mencapai 3,69 persen (yoy).
"Beberapa hasil survei di masyarakat yang ada, terlihat optimisme. Diprediksi ekonomi Indonesia (tumbuh) di level 4,7-5,6 persen. Baru saja BPS mengumumkan pertumbuhan di tahun 2021 3,69 (yoy). Tentu kami melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal I tahun lalu masih minus 0,7 persen," ucap Airlangga.
Di sisi lain, penanganan pandemi masih menjadi fokus utama pada tahun ini. Pihaknya sudah menyiapkan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 455,62 triliun yang terdiri dari 3 klaster. Anggaran untuk penanganan kesehatan Rp 122,5 triliun, program perlindungan masyarakat sebesar Rp 154,8 triliun, dan penguatan PEN Rp 178,3 triliun. "Di mana untuk penanganan pasien Rp 32,96 triliun, walaupun akibat Delta kemarin masih ada yang di-carry over, besarnya Rp 23,6 triliun," tandas Airlangga.
Sebagai informasi, BPS melaporkan, ekonomi RI tumbuh 5,02 persen (yoy) di kuartal IV 2021 dan 1,06 persen (q to q). Komponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh 3,55 persen (yoy) masih mendominasi struktur PDB dengan share mencapai 52,91 persen.
Secara spasial, pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di Jawa dengan share 57,89 persen. Pertumbuhan ekonomi di Jawa sendiri mencapai 3,66 persen pada tahun 2021. Kemudian, diikuti pertumbuhan Sumatera sebesar 21,70 persen, Kalimantan 8,25 persen, Sulawesi 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,78 persen, serta Maluku dan Papua 2,49 persen.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menko Airlangga Optimistis Ekonomi Kuartal I 2022 Tumbuh 5 Persen", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2022/02/07/160000226/menko-airlangga-optimistis-ekonomi-kuartal-i-2022-tumbuh-5-persen?page=all#page3
Penulis : Fika Nurul Uly
Editor : Aprillia Ika
19 January 2022
Lonjakan Biaya Pengapalan Kontainer Global Butuh Solusi
Kinerja eksportir dan pelaku usaha angkutan logistik di Jawa Timur terancam terkendala biaya pengapalan kontainer global yang melonjak hingga lima kali lipat. Mereka mendesak pemerintah segera turun tangan mencarikan jalan keluar karena Indonesia memiliki banyak produk lokal yang berpotensi diekspor.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur Hengky Pratoko mengatakan, sejak dua tahun terakhir ini, dunia pelayaran dan logistik menghadapi karut-marut situasi perdagangan internasional. Situasi tersebut belum menunjukkan perbaikan signifikan memasuki tahun 2022, bahkan berpotensi menjadi lebih buruk.
”Saat ini yang terjadi bukan hanya soal kelangkaan kontainer, melainkan juga masalah keterbatasan ruang kapal. Hal itu terjadi karena banyak kapal yang ditahan atau tidak dioperasikan dengan alasan pandemi Covid-19,” ujar Hengky, Rabu (19/1/2022).
Hengky menambahkan, biaya pengapalan satu kontainer 40 kaki (feet) dari Asia ke Eropa hanya berkisar 11.900 dollar AS. Tarif itu turun dari sebelumnya 23.000 dollar AS. Namun, tarif rata-rata dari Indonesia ke Eropa di kisaran 25.000 dollar AS.
”Tarif dari Indonesia ke Eropa yang masih tinggi ini dimanfaatkan perusahaan pelayaran kontainer asing untuk memasukkan kontainer kosong (repositioning empty container) baru-baru ini. Sebanyak 8.000 unit kontainer masuk ke Jakarta dan sebanyak 400 unit ke Surabaya,” kata Hengky.
Menurut Hengky, upaya penggeseran kontainer kosong ini seolah membantu Indonesia mengatasi masalah kelangkaan kontainer yang terjadi sejak pandemi atau selama dua tahun belakangan. Namun, faktanya, harga pasar di Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan harga di luar negeri. Selisih harga per kontainer bahkan mencapai 8.000 dollar AS.
”Penggeseran kontainer kosong itu hanya kamuflase karena dalam praktiknya tidak ada jaminan space atau ruang pada kapal sehingga barang tidak bisa dikirim. Untuk mendapatkan jaminan ruang pada kapal harus mengeluarkan biaya lagi,” ucapnya.
Hengky mengatakan, tarif pengapalan kontainer global saat ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan saat awal pandemi. Dulu, tarif rata-rata hanya 2.000 dollar AS untuk satu kontainer berukuran 20 kaki. Saat ini, tarifnya naik sebesar 300-400 persen atau menjadi 8.000-10.000 dollar AS.
Lonjakan kenaikan biaya pengapalan ini terjadi pada rute Indonesia ke Eropa, Timur Tengah, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dia mencontohkan, tarif pengapalan kontainer ke Eropa yang sebelumnya hanya 2.000 dollar AS untuk satu unit kontainer 20 kaki sekarang menjadi 25.000 dollar AS. Kenaikan biaya pengiriman kontainer ke Amerika Serikat bahkan mencapai 800 persen.
Lonjakan biaya pengapalan kontainer global ini juga dikeluhkan oleh para eksportir. Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Manufaktur Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim Ayu S Rahayu mengatakan, perusahaan pelayaran internasional saat ini memberlakukan pembagian kelas pada pemakaian ruang kapal.
”Beberapa pelayaran bahkan menerapkan space premium atau tarif untuk kelas tertinggi. Itu pun masih dikenai biaya tambahan untuk memesan ruang. Selain itu, diberlakukan aturan pembatasan volume barang dengan skala tertentu dan ada tarif tambahannya,” ujar Ayu.
Situasi yang dihadapi para eksportir semakin tidak mudah karena pada saat bersamaan, ada kebijakan kenaikan tarif LoLo (lift on-lift off) atau kegiatan bongkar muat kargo dari truk kontainer ke kapal dan sebaliknya. Mereka juga dikenai biaya pembatalan (cancellation cargo) yang tinggi apabila membatalkan pesanan.
Ketua GPEI Jatim Isdarmawan Asrikan menambahkan, biaya pengapalan kontainer global berpotensi menekan kinerja perdagangan ekspor Jatim. Dia memprediksi, dalam kondisi normal, kinerja ekspor Jatim tahun 2022 akan mengalami kenaikan sebesar 25 persen dibandingkan dengan tahun lalu.
”Namun, karena masalah ocean freight atau biaya dasar ongkos pengiriman lewat laut yang melonjak tinggi, kinerja ekspor diprediksi hanya tumbuh 16,59 persen,” kata Isdarmawan.
Dampak ikutannya, harga produk Indonesia menjadi tidak kompetitif lagi di pasar global, Padahal, banyak produk lokal yang berpotensi dipasarkan di pasar global, seperti kopi, mebel, dan produk perikanan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Jatim juga sudah banyak yang berhasil menembus pasar ekspor. Dengan biaya pengapalan yang tinggi, pelaku UMKM akan kesulitan menembus pasar internasional.
Isdarmawan mengatakan, pihaknya telah berupaya menyiasati persoalan tingginya tarif pengapalan kontainer global. Strategi yang dia lakukan adalah bernegosiasi dengan buyer untuk membantu sebagian dari biaya pengapalan kontainer. Apabila upaya itu tidak berhasil, eksportir akan menunda pengiriman barang dengan harapan tarif pengapalan kontainer segera turun.
Akan tetapi, jika kedua strategi tersebut gagal, eksportir terpaksa membatalkan pengiriman barang dan menanggung denda atau biaya pembatalan. Alasannya, meskipun eksportir berhasil mendapatkan kontainer, apabila tanpa kepastian ruang di dalam kapal, barang tetap tidak terkirim.
Untuk mengatasi lonjakan tarif biaya pengapalan kontainer global tersebut, GPEI dan ALFI Jatim meminta pemerintah melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan prinsipal pelayaran internasional. Indonesia juga harus berani memberikan peringatan terhadap perusahaan pelayaran internasional yang memainkan tarif dengan mengancam akan memasukkannya dalam daftar hitam atau blacklist.
Selain itu, pemerintah diharapkan berani melapor ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Alasannya, perdagangan internasional tidak hanya mengatur tentang komoditas, melainkan juga bidang jasa, seperti jasa pelayaran.
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/01/19/segera-atasi-lonjakan-biaya-pengapalan-kontainer-global?utm_source=kompasid&utm_medium=bannerregister_meteredpaywall&utm_campaign=metered_paywall&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fekonomi%2F2022%2F01%2F19%2Fsegera-atasi-lonjakan-biaya-pengapalan-kontainer-global&status=sukses_login&status_login=login&isVerified=false
SelanjutnyaKetua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur Hengky Pratoko mengatakan, sejak dua tahun terakhir ini, dunia pelayaran dan logistik menghadapi karut-marut situasi perdagangan internasional. Situasi tersebut belum menunjukkan perbaikan signifikan memasuki tahun 2022, bahkan berpotensi menjadi lebih buruk.
”Saat ini yang terjadi bukan hanya soal kelangkaan kontainer, melainkan juga masalah keterbatasan ruang kapal. Hal itu terjadi karena banyak kapal yang ditahan atau tidak dioperasikan dengan alasan pandemi Covid-19,” ujar Hengky, Rabu (19/1/2022).
Hengky menambahkan, biaya pengapalan satu kontainer 40 kaki (feet) dari Asia ke Eropa hanya berkisar 11.900 dollar AS. Tarif itu turun dari sebelumnya 23.000 dollar AS. Namun, tarif rata-rata dari Indonesia ke Eropa di kisaran 25.000 dollar AS.
”Tarif dari Indonesia ke Eropa yang masih tinggi ini dimanfaatkan perusahaan pelayaran kontainer asing untuk memasukkan kontainer kosong (repositioning empty container) baru-baru ini. Sebanyak 8.000 unit kontainer masuk ke Jakarta dan sebanyak 400 unit ke Surabaya,” kata Hengky.
Menurut Hengky, upaya penggeseran kontainer kosong ini seolah membantu Indonesia mengatasi masalah kelangkaan kontainer yang terjadi sejak pandemi atau selama dua tahun belakangan. Namun, faktanya, harga pasar di Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan harga di luar negeri. Selisih harga per kontainer bahkan mencapai 8.000 dollar AS.
”Penggeseran kontainer kosong itu hanya kamuflase karena dalam praktiknya tidak ada jaminan space atau ruang pada kapal sehingga barang tidak bisa dikirim. Untuk mendapatkan jaminan ruang pada kapal harus mengeluarkan biaya lagi,” ucapnya.
Hengky mengatakan, tarif pengapalan kontainer global saat ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan saat awal pandemi. Dulu, tarif rata-rata hanya 2.000 dollar AS untuk satu kontainer berukuran 20 kaki. Saat ini, tarifnya naik sebesar 300-400 persen atau menjadi 8.000-10.000 dollar AS.
Lonjakan kenaikan biaya pengapalan ini terjadi pada rute Indonesia ke Eropa, Timur Tengah, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dia mencontohkan, tarif pengapalan kontainer ke Eropa yang sebelumnya hanya 2.000 dollar AS untuk satu unit kontainer 20 kaki sekarang menjadi 25.000 dollar AS. Kenaikan biaya pengiriman kontainer ke Amerika Serikat bahkan mencapai 800 persen.
Lonjakan biaya pengapalan kontainer global ini juga dikeluhkan oleh para eksportir. Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Manufaktur Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim Ayu S Rahayu mengatakan, perusahaan pelayaran internasional saat ini memberlakukan pembagian kelas pada pemakaian ruang kapal.
”Beberapa pelayaran bahkan menerapkan space premium atau tarif untuk kelas tertinggi. Itu pun masih dikenai biaya tambahan untuk memesan ruang. Selain itu, diberlakukan aturan pembatasan volume barang dengan skala tertentu dan ada tarif tambahannya,” ujar Ayu.
Situasi yang dihadapi para eksportir semakin tidak mudah karena pada saat bersamaan, ada kebijakan kenaikan tarif LoLo (lift on-lift off) atau kegiatan bongkar muat kargo dari truk kontainer ke kapal dan sebaliknya. Mereka juga dikenai biaya pembatalan (cancellation cargo) yang tinggi apabila membatalkan pesanan.
Ketua GPEI Jatim Isdarmawan Asrikan menambahkan, biaya pengapalan kontainer global berpotensi menekan kinerja perdagangan ekspor Jatim. Dia memprediksi, dalam kondisi normal, kinerja ekspor Jatim tahun 2022 akan mengalami kenaikan sebesar 25 persen dibandingkan dengan tahun lalu.
”Namun, karena masalah ocean freight atau biaya dasar ongkos pengiriman lewat laut yang melonjak tinggi, kinerja ekspor diprediksi hanya tumbuh 16,59 persen,” kata Isdarmawan.
Dampak ikutannya, harga produk Indonesia menjadi tidak kompetitif lagi di pasar global, Padahal, banyak produk lokal yang berpotensi dipasarkan di pasar global, seperti kopi, mebel, dan produk perikanan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Jatim juga sudah banyak yang berhasil menembus pasar ekspor. Dengan biaya pengapalan yang tinggi, pelaku UMKM akan kesulitan menembus pasar internasional.
Isdarmawan mengatakan, pihaknya telah berupaya menyiasati persoalan tingginya tarif pengapalan kontainer global. Strategi yang dia lakukan adalah bernegosiasi dengan buyer untuk membantu sebagian dari biaya pengapalan kontainer. Apabila upaya itu tidak berhasil, eksportir akan menunda pengiriman barang dengan harapan tarif pengapalan kontainer segera turun.
Akan tetapi, jika kedua strategi tersebut gagal, eksportir terpaksa membatalkan pengiriman barang dan menanggung denda atau biaya pembatalan. Alasannya, meskipun eksportir berhasil mendapatkan kontainer, apabila tanpa kepastian ruang di dalam kapal, barang tetap tidak terkirim.
Untuk mengatasi lonjakan tarif biaya pengapalan kontainer global tersebut, GPEI dan ALFI Jatim meminta pemerintah melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan prinsipal pelayaran internasional. Indonesia juga harus berani memberikan peringatan terhadap perusahaan pelayaran internasional yang memainkan tarif dengan mengancam akan memasukkannya dalam daftar hitam atau blacklist.
Selain itu, pemerintah diharapkan berani melapor ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Alasannya, perdagangan internasional tidak hanya mengatur tentang komoditas, melainkan juga bidang jasa, seperti jasa pelayaran.
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/01/19/segera-atasi-lonjakan-biaya-pengapalan-kontainer-global?utm_source=kompasid&utm_medium=bannerregister_meteredpaywall&utm_campaign=metered_paywall&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fekonomi%2F2022%2F01%2F19%2Fsegera-atasi-lonjakan-biaya-pengapalan-kontainer-global&status=sukses_login&status_login=login&isVerified=false