19+
Tahun Pengalaman
5600+
Pengiriman Via Laut Setiap Tahun
2500+
Pengiriman Via Udara Setiap Tahun
150+
Klien Kami
Tentang Kami
PT. Actlink Marine Transport
PT. ACTLINK MARINE TRANSPORT berlokasi di Jakarta, Indonesia. Aktivitas utama kami adalah pengiriman Full Container Load (FCL) dan konsolidasi Less Container Load (LCL), baik untuk kargo impor maupun ekspor. Untuk mendukung aktivitas tersebut, kami memiliki jaringan agensi di berbagai belahan dunia, sehingga kami memiliki perwakilan di pelabuhan/bandara besar di berbagai negara.Seluruh pengiriman tersebut dilakukan di bawah kendali kami sendiri, menjadikan kami sebagai perusahaan freight forwarding yang mandiri dan terdepan di Jakarta.
Bisnis kami semakin bertumbuh dan beragam, menjadi sebuah total logistics provider. Kami memiliki fasilitas dan infrastruktur, sehingga dapat menawarkan paket layanan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan Anda
Bisnis kami semakin bertumbuh dan beragam, menjadi sebuah total logistics provider. Kami memiliki fasilitas dan infrastruktur, sehingga dapat menawarkan paket layanan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan Anda
Kenapa Memilih Kami ?
Layanan 24/7
Customer Service kami siap melayani Anda
Sistem Terkomputerisasi
Sistem yang terintegrasi dan kemudahan untuk melacak pengiriman secara real time.
Personel Berkualitas
Kami berkomitmen untuk menyediakan kualitas layanan terbaik
Layanan Kami
Total Logistics Provider
Bisnis kami semakin bertumbuh dan beragam, menjadi sebuah total logistics provider. Kami memiliki fasilitas dan infrastruktur, sehingga dapat menawarkan paket layanan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan Anda
Lihat Detail
Layanan Impor/Ekspor Udara
Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan kargo udara terbaik dari/ke seluruh dunia ke/dari Indonesia. Untuk mendukung pengiriman kargo udara, partner kami memiliki kontrak layanan dengan berbagai maskapai penerbangan.
Lihat Detail
Layanan Impor/Ekspor Laut
Kami memiliki kontrak layanan dengan beberapa perusahaan pelayaran terpercaya yang menyediakan jalur pelayaran direct dari/ke Indonesia. Kerjasama yang solid ini membuat kami dapat menawarkan tarif yang sangat kompetitif dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan terbaik.
Lihat Detail
JASA KARGO EKSPOR IMPOR
PT Actlink Marine Transport adalah perusahaan yang bergerak dibidang JASA KARGO EKSPOR IMPOR yang sudah berpengalaman lebih dari 23 tahun dibidangnya. Kami menyediakan berbagai macam layanan diantaranya Total Logistics Provider, Layanan Impor/Ekspor Udara, Layanan Impor/Ekspor Laut. Seluruh pengiriman tersebut dilakukan di bawah kendali kami sendiri, menjadikan kami sebagai perusahaan freight forwarding yang mandiri dan terdepan di Indonesia.
Artikel
25 September 2023
Zulhas Bakal Atur Jenis Barang Impor yang Boleh Dijual di RI
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akan mengatur jenis barang impor yang boleh dijual secara online di Tanah Air. Kebijakan itu akan termaktub dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang akan diteken pada Selasa (26/9).
"Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya enggak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu," kata Zulhas di Kantor Presiden Senin (25/9).
Ia juga menyebut pemerintah juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri. Dengan kata lain, ketentuan penjualan barang impor akan setara dengan barang buatan lokal. Ia mencontohkan, kalau barang impor itu berupa makanan tentu harus ada sertifikat halalnya. Sementara, kalau itu ada produk kecantikan dan obat maka harus ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Kalau dia (barang) elektronik harus ada standarnya bahwa itu betul barangnya. Jadi perlakuan sama dengan di dalam negeri atau offline," imbuh Zulhas. Selain itu, pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau setara Rp1,54 juta (asumsi kurs Rp15.401 per dolar AS).
"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucap Zulhas. Lebih lanjut, Zulhas mengatakan dalam revisi Permendag tersebut pemerintah juga akan melarang social commerce untuk berjualan atau bertransaksi. Menurutnya, social commerce hanya boleh melakukan promosi.
"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," jelas Zulhas. Ia memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerce yang belakangan ini mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.
Selain itu, pemerintah juga akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.
Menurut Zulhas, jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.
Selanjutnya, pemerintah pun akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230925163732-92-1003498/zulhas-bakal-atur-jenis-barang-impor-yang-boleh-dijual-di-ri
Selanjutnya"Produk-produk yang dari luar nih, kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Kalau dulu negative list, semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya enggak boleh. Misalnya batik. Di sini banyak kok. Kira-kira seperti itu," kata Zulhas di Kantor Presiden Senin (25/9).
Ia juga menyebut pemerintah juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri. Dengan kata lain, ketentuan penjualan barang impor akan setara dengan barang buatan lokal. Ia mencontohkan, kalau barang impor itu berupa makanan tentu harus ada sertifikat halalnya. Sementara, kalau itu ada produk kecantikan dan obat maka harus ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Kalau dia (barang) elektronik harus ada standarnya bahwa itu betul barangnya. Jadi perlakuan sama dengan di dalam negeri atau offline," imbuh Zulhas. Selain itu, pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau setara Rp1,54 juta (asumsi kurs Rp15.401 per dolar AS).
"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucap Zulhas. Lebih lanjut, Zulhas mengatakan dalam revisi Permendag tersebut pemerintah juga akan melarang social commerce untuk berjualan atau bertransaksi. Menurutnya, social commerce hanya boleh melakukan promosi.
"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," jelas Zulhas. Ia memang tidak menyebut secara rinci siapa yang akan terkena atau terdampak oleh aturan itu. Tapi yang pasti, saat ini platform social commerce yang belakangan ini mengemuka melakukan transaksi dan penjualan adalah TikTok Shop.
Selain itu, pemerintah juga akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.
Menurut Zulhas, jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.
Selanjutnya, pemerintah pun akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230925163732-92-1003498/zulhas-bakal-atur-jenis-barang-impor-yang-boleh-dijual-di-ri
22 September 2023
Pemerintah Akan 'Mata-matai' Penjualan Impor di Bawah Rp1,5 Juta
Pemerintah segera melarang penjualan barang impor di bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS). Aturan itu tertuang dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan pemerintah akan membentuk tim khusus lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk mengawasi aturan tersebut. "Diinisiasi oleh Sekretariat Negara akan membentuk apakah tim, satgas, atau apapun. Tim yang lintas KL," katanya di Kementerian Perdagangan, Jumat (22/9).
Jika ada penjual yang masih menjajakan barang impor di bawah Rp1,5 juta, Isya mengatakan akan dikenakan sanksi administrasi. Isy menambahkan selain larangan tersebut, Permendag Nomor 50 Tahun 2020 akan mengatur hal lainnya. Pertama, definisi yang jelas antara e-commerce dan social commerce. Kedua, positive list yang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Ketiga, larangan marketplace bertindak sebagai produsen. "Kemudian barang-barang yang dijual di marketplace harus memenuhi standar contohnya SNI," katanya.
Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.
Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace. Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.
"Sehingga dia (TikTok) bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelas Teten di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7) lalu.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230922155940-92-1002533/pemerintah-akan-mata-matai-penjualan-impor-di-bawah-rp15-juta
SelanjutnyaDirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan pemerintah akan membentuk tim khusus lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk mengawasi aturan tersebut. "Diinisiasi oleh Sekretariat Negara akan membentuk apakah tim, satgas, atau apapun. Tim yang lintas KL," katanya di Kementerian Perdagangan, Jumat (22/9).
Jika ada penjual yang masih menjajakan barang impor di bawah Rp1,5 juta, Isya mengatakan akan dikenakan sanksi administrasi. Isy menambahkan selain larangan tersebut, Permendag Nomor 50 Tahun 2020 akan mengatur hal lainnya. Pertama, definisi yang jelas antara e-commerce dan social commerce. Kedua, positive list yang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Ketiga, larangan marketplace bertindak sebagai produsen. "Kemudian barang-barang yang dijual di marketplace harus memenuhi standar contohnya SNI," katanya.
Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.
Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace. Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.
"Sehingga dia (TikTok) bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelas Teten di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7) lalu.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230922155940-92-1002533/pemerintah-akan-mata-matai-penjualan-impor-di-bawah-rp15-juta
22 September 2023
Penjual Produk Impor di E-Commerce Akan Diminta Dokumen Importasi
Pemerintah akan mengeluarkan aturan khusus untuk membendung masuknya barang impor di platform e-commerce. Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebut dalam aturan itu, perdagangan produk UMKM yang bersumber dari luar negeri di e-commerce harus disertai dengan dokumen importasi.
Hal ini katanya ditujukan untuk menciptakan keadilan tidak hanya untuk pedagang lokal dan impor, tapi juga pedagang offline dan online. "Praktik predatory pricing itu harus diakui memang terjadi, terlihat dari harga barang yang murah sekali. Namun kami sedang melihat, apakah ini karena ada barang yang masuk ilegal atau memang tarif bea masuk kita yang terlalu rendah. Kami ingin mengatur supaya platform digital membuat persyaratan kepada para seller-nya. Mereka boleh berjualan impor tapi harus menyertakan dokumen importasi," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (21/9).
Teten mengatakan sebelum aturan keluar, pihaknya sudah minta kepada pihak e-commerce seperti TikTok untuk menyertakan dokumen tersebut. Ia mengatakan kalau dokumen tak diberikan, maka perdagangan bisa dikatakan ilegal. Pasalnya, perdagangan itu terkait penjualan barang selundupan yang sanksi pidana sudah diatur dalam UU Kepabeanan.
"Kami ingin bekerja sama dengan platform digital karena seller berjualan di dalamnya. Sebab bukan cuma online saja yang jualannya diatur. Di offline juga diatur, kalau ada mal atau toko menjual barang gelap ilegal juga ada aturannya. Apa yang berlaku di offline juga mestinya berlaku di online. Sehingga nanti jika sudah dilakukan, dan itu melanggar, Kemenkominfo bisa langsung menindak platform tersebut," katanya.
Teten mengatakan penyertaan dokumen itu sejatinya sudah berlaku di negara Eropa. Teten membantah aturan tersebut dibuat karena pihaknya menolak hadirnya produk asing atau impor. Ia berdalih aturan dibuat untuk menciptakan perdagangan yang adil antara online dan offline, merespons serbuan produk asing sehingga tercipta ekosistem yang lebih adil.
Banjir barang impor menghantui UMKM di dalam negeri. Banjir terutama merebak setelah maraknya penggunaan aplikasi Tiktok Shop belakangan ini. Karena banjir itu banyak pedagang yang mengeluh karena produk yang ditawarkan di TikTok Shop lebih murah dari yang mereka jual.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230922094401-92-1002293/penjual-produk-impor-di-e-commerce-akan-diminta-dokumen-importasi
SelanjutnyaHal ini katanya ditujukan untuk menciptakan keadilan tidak hanya untuk pedagang lokal dan impor, tapi juga pedagang offline dan online. "Praktik predatory pricing itu harus diakui memang terjadi, terlihat dari harga barang yang murah sekali. Namun kami sedang melihat, apakah ini karena ada barang yang masuk ilegal atau memang tarif bea masuk kita yang terlalu rendah. Kami ingin mengatur supaya platform digital membuat persyaratan kepada para seller-nya. Mereka boleh berjualan impor tapi harus menyertakan dokumen importasi," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (21/9).
Teten mengatakan sebelum aturan keluar, pihaknya sudah minta kepada pihak e-commerce seperti TikTok untuk menyertakan dokumen tersebut. Ia mengatakan kalau dokumen tak diberikan, maka perdagangan bisa dikatakan ilegal. Pasalnya, perdagangan itu terkait penjualan barang selundupan yang sanksi pidana sudah diatur dalam UU Kepabeanan.
"Kami ingin bekerja sama dengan platform digital karena seller berjualan di dalamnya. Sebab bukan cuma online saja yang jualannya diatur. Di offline juga diatur, kalau ada mal atau toko menjual barang gelap ilegal juga ada aturannya. Apa yang berlaku di offline juga mestinya berlaku di online. Sehingga nanti jika sudah dilakukan, dan itu melanggar, Kemenkominfo bisa langsung menindak platform tersebut," katanya.
Teten mengatakan penyertaan dokumen itu sejatinya sudah berlaku di negara Eropa. Teten membantah aturan tersebut dibuat karena pihaknya menolak hadirnya produk asing atau impor. Ia berdalih aturan dibuat untuk menciptakan perdagangan yang adil antara online dan offline, merespons serbuan produk asing sehingga tercipta ekosistem yang lebih adil.
Banjir barang impor menghantui UMKM di dalam negeri. Banjir terutama merebak setelah maraknya penggunaan aplikasi Tiktok Shop belakangan ini. Karena banjir itu banyak pedagang yang mengeluh karena produk yang ditawarkan di TikTok Shop lebih murah dari yang mereka jual.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230922094401-92-1002293/penjual-produk-impor-di-e-commerce-akan-diminta-dokumen-importasi
19 September 2023
2 Tahun Merger Pelindo, 'Lemak' Pengganggu Logistik Mulai Hancur
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan upaya pemerintah menggabungkan PT Pelindo menjadi satu pada 2021 lalu telah membuahkan hasil gemilang.
Keberhasilan tercermin dari penurunan biaya logistik. Erick mengatakan sebelum Pelindo digabung jadi satu, biaya logistik masih mencapai 23 persen. Selang dua tahun setelah Pelindo digabung, biaya ini berhasil ditekan menjadi tinggal 11 persen saja.
Lalu, apa sebenarnya kunci sukses Pelindo sampai kemudian mereka bisa menekan biaya logistik tersebut? Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono bercerita kepada CNNIndonesia itu semua tak lepas dari upaya pembenahan yang dilakukan perusahaannya. Salah satu pembenahan dilakukan dengan memperpendek port stay atau waktu parkir kapal di pelabuhan.
"Ini semacam menghilangkan lemak-lemak tak perlu supaya menghabiskan banyak uang di pelabuhan. Ada data per hari kapal 2000 TEUs itu rental per harinya US ribu, bayangkan kalau waktu port stay bisa dipangkas dari 3 menjadi 1, atau 2 menjadi 1, saving-nya berapa," katanya. Arif mengatakan untuk menghilangkan 'lemak-lemak' pengganggu logistik itu ada beberapa upaya yang ditempuh Pelindo. Pertama, menerapkan standarisasi operasional Pelabuhan. Standarisasi dilakukan mulai dari pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, infrastruktur dan peralatan sampai proses bisnisnya.
Sedangkan upaya kedua; menerapkan digitalisasi di pelabuhan. Berkaitan dengan digitalisasi ini, Pelindo sudah menerapkan Pelindo Solusi Digital. Ada beberapa aplikasi andalan yang diterapkan Pelindo supaya waktu port stay di pelabuhan bisa dipangkas. Salah satunya, Phinnisi (Vessel Management System).
Aplikasi digunakan untuk mempercepat kegiatan pelayanan kapal, mulai dari pengajuan layanan sampai dengan kebutuhan billing dan reporting. Sistem ini langsung terintegrasi dengan Inaportnet sehingga membuat pelayanan semakin cepat. Sistem ini memberikan beberapa manfaat, antara lain; kegiatan pelayanan kapal menjadi kian terotomasi dan meningkatkan efisiensi terhadap kegiatan pelayanan kapal.
Aplikasi juga sangat membantu dalam melakukan penanganan yang tepat dan akurat terhadap segala gangguan pelayanan di lapangan, mencatat dan mengevaluasi kinerja infrastruktur pelayanan melalui update status yang dilakukan secara real time. Aplikasi ini juga bisa memberikan laporan komprehensif yang bisa membantu dalam proses pengambilan keputusan manajemen.
Selain Phinnisi, Pelindo juga menerapkan PTOS-M. Aplikasi digunakan untuk membantu operator terminal dalam mengelola berbagai kargo umum, curah cair dan curah kering mulai dari perencanaan, pengoperasian, pemantauan dan pelaporan. Dengan aplikasi ini, pengguna layanan tidak perlu menugaskan personil datang ke terminal guna meminta layanan kepada Pelindo karena semua dilakukan secara online. Keberadaan aplikasi ini cukup bermanfaat dalam meminimalisir 'permainan' dan penipuan.
Pasalnya, semua layanan tidak melibatkan pertemuan fisik. Selain itu, semua transaksi yang dilakukan pengguna pelabuhan untuk mendapatkan pelayanan dilakukan melalui aplikasi ini. Aplikasi ini juga semakin mempermudah layanan pelabuhan. Pasalnya, permintaan layanan dengan aplikasi ini tak dibatasi oleh jam kerja dan selalu tersedia 24 kali 7 jam seminggu.
Pelindo juga menerapkan sistem Palapa (TOS). Sistem ini merupakan operasi yang menangani kegiatan operasional di terminal petikemas multiguna dan ro-ro mulai dari bongkar muat, penumpukan relokasi, gate in/ gate out serta akomodasi standar proses bisnis untuk perencanaan pengoperasian, pemantauan dan pelaporan.
Arif mengatakan upaya tersebut telah membuahkan hasil. Hal itu paling tidak tercermin dari peningkatan produktivitas bongkar muat yang diukur dengan parameter boks per kapal per jam (BSH) dan pengurangan waktu port stay. Di Belawan misalnya, data per Oktober 2022 menunjukkan BSH naik dari 20 jadi 45. Sementara waktu sandar turun dari 2 menjadi 1. Di Terminal Petikemas Ambon, BSH naik dari 12 menjadi 35. Sementara port stay turun dari 3 hari menjadi 1. Di Makassar New Port, BSH naik dari 20 menjadi 39. Sementara itu port stay turun dari 3 hari menjadi 1.
"Perpendekan port stay artinya shipping line punya kesempatan tambah sailing time. Saat sama juga Pelindo tentunya mendapat efisiensi. Misal kapal tadinya sandar dua hari menjadi satu artinya tambahan waktu tersebut bagi shipping line bisa menambah port of call juga bagi Pelindo dari dua hari menjadi satu otomatis menjadi efisiensi biaya operasi," katanya.
Kesuksesan juga tercermin dari peningkatan produktivitas operasional. Data Pelindo menunjukkan pada 2022 kemarin arus peti kemas tercatat sebesar 17,2 juta TEUs. Angka itu naik 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan arus barang mencapai 160 juta ton atau naik 9 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara arus kapal berhasil mencapai 1,2 miliar GT, meningkat 1 persen. Untuk arus penumpang menembus 15 juta orang atau naik 86 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Arif mengatakan selain kesuksesan dalam memangkas waktu sandar di pelabuhan, pasca merger, pihaknya juga sukses menata keuangan perusahaan. Dalam waktu 1,5 tahun setelah merger, perusahaannya sudah sukses melunasi utang lebih dari Rp10 triliun. Pelunasan itu menghasilkan efisiensi yang cukup besar bagi perusahaan. "Setelah lunas utang ada saving cost of fund. Misal cost of fund 7,5 persen dari Rp10 triliun kan kita bisa hemat Rp750 miliar. Hemat bunga ini bisa lari untuk kebutuhan lain," katanya.
Keberhasilan itu pun diakui oleh pengguna jasa pelabuhan. Salah satunya, pengusaha logistik yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan setelah dua tahun integrasi Pelindo ada perubahan besar yang terjadi. Perubahan besar menyangkut aliran kerja pengusaha logistik yang lebih lancar.
Hal itu katanya, tak terlepas dari integrasi sistem yang dilakukan Pelindo usai dimerger. Ia mengatakan sebelum merger terjadi, tidak ada integrasi sistem. Semua pekerjaan dan arus di pelabuhan katanya masih dilakukan secara manual. Tak hanya manual, sistem yang diberlakukan di satu pelabuhan dengan yang lain pun katanya berbeda alias belum terstandarisasi.
"Misal, kirim barang dari Semarang ke Jakarta, sistemnya beda, itu menimbulkan masalah, karena di Jakarta berlakunya seperti A, tapi di Semarang yang diterapkan B, akhirnya untuk mencocokkan itu ada masa tunggu, itu kan waktu," katanya. "Tak hanya soal waktu, karena manual, ada sentuhan orang kita dengan petugas di lapangan, tentunya itu menimbulkan high cost, karena di situ rawan pungli supaya bisa cepat," tambahnya.
Nah, setelah Pelindo terintegrasi, Gemilang mengatakan masalah itu tidak terjadi lagi. Pelindo katanya mulai melakukan perbaikan. Salah satunya dengan menerapkan Sistem Single Truck Identification Data (STID). Dengan sistem ini katanya, truk bisa menggunakan satu kartu untuk seluruh pelabuhan. "Nah, STID inilah yang menghasilkan kelancaran bagi kami," katanya.
Meski sudah sukses dan membuat pengusaha senang, Arif mengatakan ia tak mau lekas berpuas diri. Ia mengatakan kerja Pelindo belum selesai. Pasalnya, perbaikan dan standarisasi belum menyentuh semua pelabuhan di Indonesia.
"Kerja belum selesai. Tapi semua sudah berjalan karena pelabuhan Pelindo banyak. Memperbaiki standar pelayanan pelabuhan butuh waktu, bergantung maturity pelabuhannya. Kalau sudah rapi butuh enam sampai tujuh bulan, tapi kalau masih berantakan bisa 1 tahun," katanya. "Artinya ada yang sudah dan ada yang belum sedang . Semua dikerjakan secara bertahap," katanya.
Sembari melanjutkan proses itu, Arif mengatakan pihaknya juga menyelesaikan pekerjaan lain terkait integrasi Pelindo. Dalam peta jalan integrasi Pelindo memang ada tiga hal yang akan dilakukan BUMN itu usai dimerger.
Pertama dan yang sudah dilakukan pada 2021-2022; standarisasi pola operasi dan komersil. Kedua, ekspansi bisnis dan kemitraan. Peta jalan ini dilakukan pada 2023-2024. Dalam fase ini nantinya Pelindo hasil merger akan bergerak dan bersinergi dengan BUMN lain dalam mengelola pelabuhan.
Arif mengatakan berkaitan dengan peta jalan ini pihaknya sudah mulai melakukan inisiasi dan penjajakan dengan partner bisnis untuk melakukan ekspansi. Namun, ia masih belum mau membuka siapa saja partner bisnis tersebut. "Sedang mulai bicara dengan partner bisnis untuk ekspansi ke mana mana. Tahap itu sudah diinisiasi.Tapi saya tidak boleh buka dulu. Intinya proses sudah jalan. Namanya barang gede, tidak akan mungkin selesai satu tahun. Butuh proses panjang, studi bareng. Tapi sudah mengarah ke sana," katanya.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230919223041-97-1001184/2-tahun-merger-pelindo-lemak-pengganggu-logistik-mulai-hancur
SelanjutnyaKeberhasilan tercermin dari penurunan biaya logistik. Erick mengatakan sebelum Pelindo digabung jadi satu, biaya logistik masih mencapai 23 persen. Selang dua tahun setelah Pelindo digabung, biaya ini berhasil ditekan menjadi tinggal 11 persen saja.
Lalu, apa sebenarnya kunci sukses Pelindo sampai kemudian mereka bisa menekan biaya logistik tersebut? Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono bercerita kepada CNNIndonesia itu semua tak lepas dari upaya pembenahan yang dilakukan perusahaannya. Salah satu pembenahan dilakukan dengan memperpendek port stay atau waktu parkir kapal di pelabuhan.
"Ini semacam menghilangkan lemak-lemak tak perlu supaya menghabiskan banyak uang di pelabuhan. Ada data per hari kapal 2000 TEUs itu rental per harinya US ribu, bayangkan kalau waktu port stay bisa dipangkas dari 3 menjadi 1, atau 2 menjadi 1, saving-nya berapa," katanya. Arif mengatakan untuk menghilangkan 'lemak-lemak' pengganggu logistik itu ada beberapa upaya yang ditempuh Pelindo. Pertama, menerapkan standarisasi operasional Pelabuhan. Standarisasi dilakukan mulai dari pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, infrastruktur dan peralatan sampai proses bisnisnya.
Sedangkan upaya kedua; menerapkan digitalisasi di pelabuhan. Berkaitan dengan digitalisasi ini, Pelindo sudah menerapkan Pelindo Solusi Digital. Ada beberapa aplikasi andalan yang diterapkan Pelindo supaya waktu port stay di pelabuhan bisa dipangkas. Salah satunya, Phinnisi (Vessel Management System).
Aplikasi digunakan untuk mempercepat kegiatan pelayanan kapal, mulai dari pengajuan layanan sampai dengan kebutuhan billing dan reporting. Sistem ini langsung terintegrasi dengan Inaportnet sehingga membuat pelayanan semakin cepat. Sistem ini memberikan beberapa manfaat, antara lain; kegiatan pelayanan kapal menjadi kian terotomasi dan meningkatkan efisiensi terhadap kegiatan pelayanan kapal.
Aplikasi juga sangat membantu dalam melakukan penanganan yang tepat dan akurat terhadap segala gangguan pelayanan di lapangan, mencatat dan mengevaluasi kinerja infrastruktur pelayanan melalui update status yang dilakukan secara real time. Aplikasi ini juga bisa memberikan laporan komprehensif yang bisa membantu dalam proses pengambilan keputusan manajemen.
Selain Phinnisi, Pelindo juga menerapkan PTOS-M. Aplikasi digunakan untuk membantu operator terminal dalam mengelola berbagai kargo umum, curah cair dan curah kering mulai dari perencanaan, pengoperasian, pemantauan dan pelaporan. Dengan aplikasi ini, pengguna layanan tidak perlu menugaskan personil datang ke terminal guna meminta layanan kepada Pelindo karena semua dilakukan secara online. Keberadaan aplikasi ini cukup bermanfaat dalam meminimalisir 'permainan' dan penipuan.
Pasalnya, semua layanan tidak melibatkan pertemuan fisik. Selain itu, semua transaksi yang dilakukan pengguna pelabuhan untuk mendapatkan pelayanan dilakukan melalui aplikasi ini. Aplikasi ini juga semakin mempermudah layanan pelabuhan. Pasalnya, permintaan layanan dengan aplikasi ini tak dibatasi oleh jam kerja dan selalu tersedia 24 kali 7 jam seminggu.
Pelindo juga menerapkan sistem Palapa (TOS). Sistem ini merupakan operasi yang menangani kegiatan operasional di terminal petikemas multiguna dan ro-ro mulai dari bongkar muat, penumpukan relokasi, gate in/ gate out serta akomodasi standar proses bisnis untuk perencanaan pengoperasian, pemantauan dan pelaporan.
Arif mengatakan upaya tersebut telah membuahkan hasil. Hal itu paling tidak tercermin dari peningkatan produktivitas bongkar muat yang diukur dengan parameter boks per kapal per jam (BSH) dan pengurangan waktu port stay. Di Belawan misalnya, data per Oktober 2022 menunjukkan BSH naik dari 20 jadi 45. Sementara waktu sandar turun dari 2 menjadi 1. Di Terminal Petikemas Ambon, BSH naik dari 12 menjadi 35. Sementara port stay turun dari 3 hari menjadi 1. Di Makassar New Port, BSH naik dari 20 menjadi 39. Sementara itu port stay turun dari 3 hari menjadi 1.
"Perpendekan port stay artinya shipping line punya kesempatan tambah sailing time. Saat sama juga Pelindo tentunya mendapat efisiensi. Misal kapal tadinya sandar dua hari menjadi satu artinya tambahan waktu tersebut bagi shipping line bisa menambah port of call juga bagi Pelindo dari dua hari menjadi satu otomatis menjadi efisiensi biaya operasi," katanya.
Kesuksesan juga tercermin dari peningkatan produktivitas operasional. Data Pelindo menunjukkan pada 2022 kemarin arus peti kemas tercatat sebesar 17,2 juta TEUs. Angka itu naik 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan arus barang mencapai 160 juta ton atau naik 9 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara arus kapal berhasil mencapai 1,2 miliar GT, meningkat 1 persen. Untuk arus penumpang menembus 15 juta orang atau naik 86 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Arif mengatakan selain kesuksesan dalam memangkas waktu sandar di pelabuhan, pasca merger, pihaknya juga sukses menata keuangan perusahaan. Dalam waktu 1,5 tahun setelah merger, perusahaannya sudah sukses melunasi utang lebih dari Rp10 triliun. Pelunasan itu menghasilkan efisiensi yang cukup besar bagi perusahaan. "Setelah lunas utang ada saving cost of fund. Misal cost of fund 7,5 persen dari Rp10 triliun kan kita bisa hemat Rp750 miliar. Hemat bunga ini bisa lari untuk kebutuhan lain," katanya.
Keberhasilan itu pun diakui oleh pengguna jasa pelabuhan. Salah satunya, pengusaha logistik yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan setelah dua tahun integrasi Pelindo ada perubahan besar yang terjadi. Perubahan besar menyangkut aliran kerja pengusaha logistik yang lebih lancar.
Hal itu katanya, tak terlepas dari integrasi sistem yang dilakukan Pelindo usai dimerger. Ia mengatakan sebelum merger terjadi, tidak ada integrasi sistem. Semua pekerjaan dan arus di pelabuhan katanya masih dilakukan secara manual. Tak hanya manual, sistem yang diberlakukan di satu pelabuhan dengan yang lain pun katanya berbeda alias belum terstandarisasi.
"Misal, kirim barang dari Semarang ke Jakarta, sistemnya beda, itu menimbulkan masalah, karena di Jakarta berlakunya seperti A, tapi di Semarang yang diterapkan B, akhirnya untuk mencocokkan itu ada masa tunggu, itu kan waktu," katanya. "Tak hanya soal waktu, karena manual, ada sentuhan orang kita dengan petugas di lapangan, tentunya itu menimbulkan high cost, karena di situ rawan pungli supaya bisa cepat," tambahnya.
Nah, setelah Pelindo terintegrasi, Gemilang mengatakan masalah itu tidak terjadi lagi. Pelindo katanya mulai melakukan perbaikan. Salah satunya dengan menerapkan Sistem Single Truck Identification Data (STID). Dengan sistem ini katanya, truk bisa menggunakan satu kartu untuk seluruh pelabuhan. "Nah, STID inilah yang menghasilkan kelancaran bagi kami," katanya.
Meski sudah sukses dan membuat pengusaha senang, Arif mengatakan ia tak mau lekas berpuas diri. Ia mengatakan kerja Pelindo belum selesai. Pasalnya, perbaikan dan standarisasi belum menyentuh semua pelabuhan di Indonesia.
"Kerja belum selesai. Tapi semua sudah berjalan karena pelabuhan Pelindo banyak. Memperbaiki standar pelayanan pelabuhan butuh waktu, bergantung maturity pelabuhannya. Kalau sudah rapi butuh enam sampai tujuh bulan, tapi kalau masih berantakan bisa 1 tahun," katanya. "Artinya ada yang sudah dan ada yang belum sedang . Semua dikerjakan secara bertahap," katanya.
Sembari melanjutkan proses itu, Arif mengatakan pihaknya juga menyelesaikan pekerjaan lain terkait integrasi Pelindo. Dalam peta jalan integrasi Pelindo memang ada tiga hal yang akan dilakukan BUMN itu usai dimerger.
Pertama dan yang sudah dilakukan pada 2021-2022; standarisasi pola operasi dan komersil. Kedua, ekspansi bisnis dan kemitraan. Peta jalan ini dilakukan pada 2023-2024. Dalam fase ini nantinya Pelindo hasil merger akan bergerak dan bersinergi dengan BUMN lain dalam mengelola pelabuhan.
Arif mengatakan berkaitan dengan peta jalan ini pihaknya sudah mulai melakukan inisiasi dan penjajakan dengan partner bisnis untuk melakukan ekspansi. Namun, ia masih belum mau membuka siapa saja partner bisnis tersebut. "Sedang mulai bicara dengan partner bisnis untuk ekspansi ke mana mana. Tahap itu sudah diinisiasi.Tapi saya tidak boleh buka dulu. Intinya proses sudah jalan. Namanya barang gede, tidak akan mungkin selesai satu tahun. Butuh proses panjang, studi bareng. Tapi sudah mengarah ke sana," katanya.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230919223041-97-1001184/2-tahun-merger-pelindo-lemak-pengganggu-logistik-mulai-hancur